Opini Bebas untuk ‘Bagi-bagi Kekuasaan’

Dalam ‘Opini Bebas untuk ‘Bagi-bagi Kekuasaan’‘ berikut ini, Opini Bebas menitik-beratkan pada transaksi politik yang sekarang sedang berlangsung bisa membahayakan masa depan demokrasi kita. Hampir semua partai politik berusaha merapat ke barisan Susilo Bambang Yudhoyono, yang memenangi pemilihan presiden untuk kedua kalinya pada Juli lalu. Bak gayung bersambut, sang pemenang pun dengan suka cita terus merekrut bekas lawan politiknya. Usaha bagi-bagi kuasa ini kelihatan setelah kubu Yudhoyono mencoba menggaet Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Peraih suara terbanyak ketiga dalam pemilu legislatif itu menerima sejumlah tawaran. Antara lain, Taufiq Kiemas, ketua dewan pertimbangan pusat partai itu, menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Partai Banteng kabarnya mendapat jatah tiga pos menteri.

Lawan politik lain Yudhoyono, yakni Partai Golkar, diyakini akan bergabung juga, terutama jika Aburizal Bakrie terpilih menjadi ketua umum dalam musyawarah nasional partai itu, Oktober nanti. Dengan demikian di Dewan Perwakilan Rakyat hanya tersisa Partai Gerindra dan Hanura sebagai penantang pemerintah. Kekuatan keduanya hanya kurang dari tujuh persen, sangat tidak seimbang dengan ”koalisi sapu bersih” yang dimotori Partai Demokrat. Terpusatnya semua kekuatan politik di satu poros akan membuat mekanisme checks and balances tidak berjalan. Dinamika politik bisa jadi relatif stabil dan ”tidak bising”. Senayan bisa-bisa menjadi ruang konser paduan suara ”setuju” untuk program pemerintah. Justru di titik itulah bahaya terjadi. Kekuatan mayoritas yang digenggam pemerintah tidak memungkinkan lahirnya kritik dan evaluasi kritis dari pesaingnya. Pemerintah mudah terpeleset menjadi penguasa otoriter.

Mesti dipahami, rakyat sesungguhnya memberikan suara agar partai merebut kekuasaan demi mewujudkan platform politiknya. Kesempatan berkuasa itu bisa terwujud bila calon presiden yang diajukan partai menang dalam pemilihan umum. Ketika calon presidennya gagal memenangi pemilihan, hakikat suara pemilih itu sebenarnya tidak berubah, partai diharapkan tetap memperjuangkan platform politiknya dengan bertindak sebagai pengontrol penguasa. Partai yang kalah pemilu mesti terus menyerap suara konstituennya, kemudian mewujudkannya dalam program tandingan yang bisa diadu dengan program pemerintah. Kompetisi sehat akan terjadi. Rakyat akan menilai persaingan itu dan memilih pemenang versi mereka setiap lima tahun dalam pemilihan umum. Bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar menjadi bagian dari pemerintahan, keduanya kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan platformnya. Keduanya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menyusun program yang lebih baik dari pemerintah. Proses pengajuan Taufiq Kiemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga masuknya kader PDI Perjuangan dan Golkar dalam kabinet Yudhoyono, secara tidak disadari justru melemahkan kedua partai besar itu dalam jangka panjang.

Kekuatan tawar-menawar kedua partai itu akan merosot di mata konstituennya. Apalagi klaim keberhasilan program selalu menjadi kredit bagi presiden dan partai yang menjadi motor utama pendukungnya—dalam hal ini Partai Demokrat. Sebaliknya, setiap kegagalan program pemerintah akan dipikul secara tanggung renteng oleh semua partai yang mendukung pemerintah. Lebih baik sang pemenang pemilu membiarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hanura menjadi pengontrol kekuasaan pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat. Empat partai itu bisa berperan sebagai sparring partner lumayan tangguh bagi pemerintah.

Tak ada alasan untuk cemas dengan kekuatan pengimbang itu. Yudhoyono telah menggenggam kekuatan besar di Dewan Perwakilan Rakyat ketika Partai Demokrat menang dalam pemilu legislatif. Bersama anggota koalisinya—Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa—ia menguasai 60 persen dari 550 kursi Dewan. Yudhoyono pun meraih suara sebanyak itu dalam pemilihan presiden. Modal ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya memerintah dengan penuh percaya diri. Kekuasaan mutlak sebisanya harus dihindari. Yudhoyono mengingatkan prinsip penting ini ketika ia bicara dalam peringatan Hari Konstitusi sebulan lalu. Checks and balances merupakan prasyarat utama demokrasi. Untuk itu, menurut dia, kekuasaan presiden harus dibatasi. Ia memiliki momentum bagus untuk menjalankan prinsip itu, ketika sebentar lagi menyusun kabinet. Dengan menimbun kekuasaan di tangan, jangankan menyediakan prasyarat utama demokrasi, pemerintah bisa terjerumus, salah arah, dan kehilangan kontrol. Presiden Yudhoyono pasti tak ingin demokrasi berjalan mundur di negeri ini. (Tempo)

Opini Bebas untuk Bom Siapa?

Kali ini Opini Bebas menampilkan posting berjudul ‘Opini Bebas untuk Bom Siapa?‘. Dalam ‘Opini Bebas untuk Bom Siapa?’ berikut, berkaitan dengan Tragedi Jumat Hitam dimana merupakan sebuah teror yang mengguncang dunia. Bukan hanya mengguncang Jakarta, juga bukan hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seorang. Dua ledakan dalam sepuluh menit di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada Jumat pagi yang menewaskan sembilan orang dan melukai 62 orang itu seketika mengingatkan pemerintah: perang melawan terorisme belum selesai.

Teror bom sudah sembilan tahun belakangan menjadi hantu negeri ini. Sepuluh pengeboman terjadi sejak tahun 2000. Yang terbesar adalah bom Bali pada Oktober 2002 yang merenggut nyawa 202 orang. Hotel JW Marriott sendiri sudah dua kali diterjang bom. Yang pertama pada 2003 dan menewaskan 11 orang. Polisi tak hentinya melancarkan operasi sejak itu. Penangkapan teroris terus dilakukan. Pengadilan dan eksekusi mati atas pelaku bom Bali seperti Amrozi dan Imam Samudra cs telah pula dikerjakan. Ternyata itu belum cukup. Noor Din M. Top, yang diyakini polisi sebagai otak semua pengeboman, sampai sekarang belum ditangkap. Jika geng Noor Din kelak terbukti sebagai pelaku Tragedi Jumat Hitam, polisi perlu putar otak lebih keras karena teroris sudah berganti modus. Pelaku diketahui menginap di hotel sebelum beraksi, artinya lolos dari pemeriksaan sekuriti hotel yang ketat. Mereka diduga merakit bom di dalam kamar, membawa bomnya turun ke lantai bawah dengan koper beroda, dan bum…. Nyawa orang-orang tak berdosa pun tercerabut.

Jelas pelakunya bukan lagi kelas ”sandal jepit”. Bisa dibayangkan dia bertampang ”intelek”, setidaknya tak mencurigakan awak hotel. Barisan pencabut nyawa yang keji ini perlu diungkap identitasnya. Mereka bisa jadi anak buah Noor Din yang masih saja ”berperang” melawan Amerika dan karenanya memilih dua hotel yang menjadi simbol Amerika itu. Atau ada pemain baru dengan motif baru? Hanya sekitar enam jam setelah ledakan, secara mengejutkan Presiden Yudhoyono, yang tengah menunggu Komisi Pemilihan Umum menetapkan kemenangan keduanya, menyebutkan kemungkinan motif baru itu. Ia mengungkap temuan intelijen yang disebutnya bukan rumor atau fitnah bahwa ”ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil pemilu”. Ia menunjukkan foto dirinya sebagai target latihan tembak, juga menyebutkan rencana pendudukan paksa Gedung Komisi Pemilihan Umum, skenario membuat Indonesia kacau seperti Iran, dan penggagalan pelantikannya sebagai presiden.

Sebuah pidato yang di luar dugaan. SBY meminta tak ada yang main tuding sebelum ada bukti secara hukum. Tapi, dalam pidato yang sama, ia berkata lantang, ”Memang ada segelintir orang di negeri ini yang tertawa puas, bersorak dalam hati, disertai nafsu amarah dan keangkaramurkaan….” Tak hanya itu. Seraya meminta segenap aparat keamanan segera mengungkap dan menangkap pelaku bom, Yudhoyono mengatakan, ”Barangkali ada di antara kita yang di waktu lalu melakukan kejahatan, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu masih lolos dari jeratan hukum. Kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita.”

Tentu saja kontroversi lahir. Presiden Yudhoyono tidak menyebutkan hubungan antara peristiwa pengeboman dua hotel itu dan hasil pemilu. Kalau sang teroris ingin hasil pemilu batal, mengapa bukan Gedung Komisi Pemilihan Umum yang diledakkan agar data pemilu hancur, misalnya? Tak ada yang meragukan keprihatinan Yudhoyono. Semua warga negara yang waras pasti ikut mengutuk kebiadaban itu. Tapi ini bukan persoalan personal seorang presiden, melainkan persoalan kita semua. Rakyat pasti mendukung Presiden menindak peledak bom, setelah bukti-bukti kuat dikumpulkan. Pernyataan tergesa-gesa tentang kaitan bom dengan pemilu bisa kontraproduktif di saat pemerintah seharusnya merekatkan kembali bangsa yang ”retak” akibat perbedaan pilihan politik. Reaksi lugas Prabowo Subianto—yang pernah dituduh melanggar hak asasi manusia di masa lalu—serta komentar bernada menyesalkan dari Megawati dan Jusuf Kalla atas pidato Yudhoyono menunjukkan bahwa usaha merekatkan kembali semua kelompok politik tak akan mudah lagi dilakukan.

Hasil kerja intelijen jelas bukan rumor, tapi perlu diperdalam. Yang terbaik dalam krisis ini adalah memberikan kesempatan luas kepada polisi yang sudah mengungkap banyak hal. Misalnya, yang terjadi kuat diduga adalah bom bunuh diri, dengan dukungan fakta dua kepala korban yang copot dari tubuh pemiliknya. Polisi juga menemukan bom berdaya ledak rendah di kamar 1808 ternyata sama persis dengan bom yang meledak di dua hotel tadi. Itu modal berharga untuk memulai investigasi. Biarlah polisi bekerja tanpa terganggu keharusan membuktikan kaitan bom ini dengan pemilu atau ”perang” anti-Amerika. Polisi diharapkan bersikap profesional dalam mengungkap teka-teki besar ini: bom siapa punya yang meledak pada Jumat Hitam itu. (Tempo)