Opini Bebas untuk ‘Sembilan Daerah Bintang’

Kali ini Opini Bebas, memuat ‘Opini Bebas untuk ‘Sembilan Daerah Bintang’‘ berkaitan dengan hari-hari tatkala Merah Putih berkibar di seantero negeri, dan Republik berusia 64 tahun, kenapa masih banyak anak jalanan yang terseok-seok di kota-kota besar? Jangankan hak menjalani pendidikan, hak untuk hidup layak pun tak bisa mereka terima, padahal mereka jelas fakir miskin yang seharusnya dipelihara negara. Kenapa pula pedagang kaki lima harus diusir dari jalanan, bukankah hak setiap warga negara untuk mencari nafkah tak boleh diberangus? Kita pantas merenung sejenak, sejauh mana kita telah melaksanakan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam dasar negara. Republik tak lagi belia. Pertanyaan yang layak diajukan: sudahkah negeri ini melangkah ke arah yang lebih baik?

Masyarakat seharusnya menikmati hak-hak dasarnya, seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak itu, misalnya, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih, hak mendapatkan jaminan sosial. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, begitu bunyi Pasal 34 Undang-Undang Dasar, yang menegaskan kewajiban negara pada kaum papa itu. Hak-hak itu belum sepenuhnya menjadi milik warga negara yang seharusnya menerimanya. Tapi tak perlu terlalu pesimistis. Ada geliat kecil yang mulai dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Geliat kecil itu merupakan pertanda ada perbaikan, betapapun belum secara nyata menyentuh lapisan yang luas. Otonomi daerah, yang sudah bergulir sejak sepuluh tahun lalu, memberikan kesempatan para penguasa di daerah—bupati dan wali kota—untuk memikirkan cara agar rakyat mendapatkan haknya yang paling hakiki. Sejumlah daerah bisa disebut tampil sebagai ”bintang” dalam hal ini, karena punya kelebihan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Memang, ada yang berpendapat, otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang banyak dilakukan saat ini hanyalah perluasan sumber korupsi baru, juga pemborosan. Ada benarnya jika pemekaran itu tidak dilakukan dengan kajian yang mendalam atau hanya mengikuti keinginan berkuasa sekelompok orang. Namun banyak daerah yang justru maju karena kepala daerahnya bisa mengembangkan sumber daya dan kreativitas yang disesuaikan dengan situasi setempat. Terobosan seperti ini tentu tak bisa dilakukan di masa lalu—sebelum otonomi daerah digulirkan—karena semua daerah harus ”seragam” dan berjalan dengan ”arahan” pusat. Majalah ini mencatat banyak daerah menjadi bintang otonomi, karena kepala daerahnya bisa leluasa melahirkan kebijakan yang cocok dengan kultur dan budaya daerah tersebut. Tapi kali ini kami hanya menampilkan sembilan bintang dari sekian banyak itu.

Kota Solo, misalnya, kini menjadi daerah yang tenteram, jika dibandingkan dengan masa lalu yang sarat dengan kerusuhan rasial. Bahkan pedagang kaki lima di kota ini manut saja ketika harus pindah lokasi, karena wali kotanya memberikan penjelasan dan ”memanusiakan” mereka, dengan kesabaran dan ketelatenan yang mengagumkan. Bandingkan dengan Jakarta atau Surabaya, di mana pedagang kaki lima selalu saja dihinggapi rasa cemas karena sewaktu-waktu bisa digusur—tak jarang dengan cara keras. Contoh lain, Kabupaten Purbalingga, masih di Jawa Tengah. Bupati di sana membuat terobosan dengan menggulirkan dana stimulan Rp 2 juta untuk setiap rumah warga miskin. Bupati mampu memobilisasi warga untuk bergotong-royong memugar rumah orang miskin sekaligus memberdayakan ekonomi mereka. Dalam enam tahun ini lebih dari 9.000 rumah telah dipugar.

Di luar Jawa, ada Kota Balikpapan, yang berhasil menggiring anak-anak jalanan menjadi anak muda yang produktif. Di sana digulirkan 23 jenis keterampilan dari menyetir, perbengkelan, otomotif, elektronik, menjahit, hingga tata boga. Di Kabupaten Musi Banyuasin, bupati dan wakil rakyat setempat mematok anggaran pendidikan lebih dari 20 persen anggaran daerah. Angka ini melebihi ”tuntutan konstitusi”, yang mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja. Dengan anggaran itu, bukan saja murid sekolah dasar yang menikmati pendidikan gratis, mahasiswa pun ikut menikmatinya. Bahkan termasuk anak-anak yang mengecap pendidikan di sekolah swasta.

Jadi, otonomi daerah adalah langkah yang sudah benar dalam perjalanan Republik. Tinggal memotivasi masing-masing kepala daerah—bupati dan wali kota—untuk membuat terobosan. Persaingan perlu, namun saling menimba pengalaman juga sangat baik. Negeri ini memiliki 491 kabupaten dan kota yang siap menjadi motor penggerak perbaikan negeri. Hari-hari ini, ketika Republik merayakan hari jadinya, kita melihat harapan bangkit dari kancah otonomi daerah: munculnya daerah-daerah bintang baru yang membanggakan. (Tempo)

Opini Bebas untuk ‘Tamatkah Noordin?’

Kali ini Opini Bebas mengangkat tema ‘Opini Bebas untuk ‘Tamatkah Noordin?‘. Dimana terkait dengan penggerebekan di Temanggung yang diyakini telah menewaskan buron kakap paling dicari polisi lebih dari tujuh tahun. Kuat diduga, yang tewas setelah serangan bom dan siraman peluru polisi itu adalah Noor Din M. Top, gembong teroris asal Malaysia. Kalau benar, ini prestasi besar: seorang yang bertanggung jawab atas serangkaian pengeboman di pelbagai tempat di Tanah Air, termasuk ledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta pada 17 Juli lalu, telah dilenyapkan. Ada yang istimewa melengkapi kerja polisi sekali ini. Drama penyerbuan dibuat sangat ”dekat” dengan pemirsa televisi, berkat kerja sama polisi dan pengasuh stasiun televisi swasta. Siaran langsung televisi itu sangat berbeda dengan penyergapan hampir empat tahun lalu, ketika tim detasemen antiteror menembaki pentolan Jamaah Islamiyah yang pakar perakit bom, Doktor Azahari, di sebuah perumahan di Batu, Jawa Timur. Bisa dibayangkan betapa hebat dampak lonjakan rating dua stasiun televisi swasta itu berkat tayangan langsung selama berjam-jam.

Drama mengerikan itu seakan menjadi tontonan mengasyikkan. Detik-demi detik penyergapan bisa disaksikan sambil menyeduh kopi dan mengunyah keripik singkong. Tampak sejumlah polisi berseragam hitam-hitam menggunakan tameng, melemparkan tiga bom berdaya ledak rendah, serta memberondongkan tembakan lewat senapan laras panjang dan pistol. Ini liputan tanpa tipuan kamera dan tanpa sensor. Transparansi ini tak boleh berhenti sampai di sini. Liputan itu tentunya bukan untuk menyenangkan polisi semata, karena sukses melumpuhkan seorang pria yang dikabarkan ketika dikepung dan luka-luka di dalam rumah masih sempat menjawab pertanyaan polisi, ”Ya, saya Noor Din Top.” Pembuktian bahwa si lelaki benar-benar Noor Din semestinya dibuat segamblang tayangan luar biasa itu. Pengungkapan identitas korban kini justru menjadi pusat pertanyaan jutaan pemirsa.

Banyak yang percaya kasus ini ujungnya adalah happy ending jika nanti polisi mengumumkan secara meyakinkan hasil uji DNA bahwa yang tewas benar Noor Din M. Top. Kalau hasil uji genetis kelak menunjukkan lain, kenyataan itu tak mengecilkan nilai kinerja polisi dalam menumpas terorisme. Penghargaan setinggi-tingginya patut kita berikan kepada polisi. Sudah tepat sikap Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang dalam konferensi pers beberapa jam setelah kejadian, tidak buru-buru memastikan bahwa jasad tewas adalah Noor Din. Kepala Polri mestinya juga memberikan penjelasan menyeluruh ketika menyebutkan bahwa beratus kilogram bom yang ditemukan di Bekasi akan dipakai teroris untuk meledakkan Istana Negara atau rumah pribadi Presiden Yudhoyono di Cikeas. Jika begitu adanya, ini berarti lahir motif baru bagi kelompok Noor Din, yang selama ini hanya menyerang properti atau warga Amerika Serikat dan negara yang dianggap bersekutu dengan AS. Motif baru itu sekaligus menimbulkan pertanyaan baru, karena selama ini bukanlah tipikal teroris itu untuk menyerang orang per orang.

Temuan lebih jauh di lapangan nanti diharapkan memecahkan ”misteri” ini. Sekarang biarlah perkara itu diselesaikan aparat penyidik. Bahwa kelak ditemukan benang merah antara penangkapan di Bekasi dan kekhawatiran Presiden Yudhoyono yang pernah menuduh bahwa ada pihak tertentu yang menjadikan dirinya sebagai sasaran tembak, itu perlu diungkapkan seterang-terangnya. Bekerja sekerasnya di lapangan mestinya menjadi prioritas utama polisi. Itu akan menghindarkan polisi dari tuduhan sekadar mencocok-cocokkan potongan puzzle yang masih hilang: hubungan antara teror bom dan hasil pemilu serta serangan terhadap Presiden. Sembari menunggu hasil kerja polisi, ada baiknya dipahami, seandainya pun Noor Din yang tewas di Temanggung, bukan berarti ancaman terorisme telah berakhir. Tewasnya ”Noor Din”, terbunuhnya dua orang di Jatiasih, dan identifikasi dugaan pelaku pengeboman Mega Kuningan bernama Dani dan Nana, boleh jadi akan menurunkan eskalasi teror itu dalam jangka pendek.

Dalam jangka panjang, ancaman itu masih menganga. Harus diingat, jaringan Noor Din sudah tersebar ke seantero negeri ini, lewat sistem sel rahasia, dengan merekrut sejumlah kader—dikenal dengan ”pengantin bunuh diri”. Mereka siap ”berjihad” dan mati ”syahid” lewat modus bom bunuh diri. Bukan mustahil orang-orang yang seide dengan Azahari, Noor Din, Imam Samudra, dan lainnya masih banyak yang beroperasi. Ingat Dulmatin alias Amar Usmanan atawa Joko Pitono? Teroris yang dihargai US$ 10 juta ini masih beredar entah di mana. Pria asal Pemalang, Jawa Tengah, ini sudah tiga kali diberitakan tewas tertembak militer Filipina, tetapi nihil hasilnya setelah dicek. Ia konon pernah belajar meracik bom di kamp-kamp Al-Qaidah di Afganistan dan berperan penting dalam bom Bali pada 2002. Umar Patek alias Abu Syeikh juga belum tertangkap. Artinya jelas, teror belum tamat. (Tempo)