Opini Bebas untuk Ribetnya Menyusun Kabinet

Berikut ini Opini Bebas akan mengetengahkan Opini Bebas untuk Ribetnya Menyusun Kabinet. Strategi pencitraan kembali menjadi kata kunci di balik proses seleksi Kabinet Indonesia Bersatu II. Strategi ini sengaja dipilih karena sang figur sentral, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah merasakan betul ampuhnya ”ajian” ini dalam pemilihan presiden. Ia kembali terpilih sebagai presiden dengan meraup suara spektakuler hanya dalam satu putaran. Lewat show time di Cikeas yang tak pernah dilakukan rezim terdahulu, Presiden Yudhoyono tampaknya ingin meyakinkan publik bahwa prosedur yang dia tempuh dalam menyusun kabinet benar-benar transparan dan akuntabel. Partai politik mitra koalisi juga dikirimi pesan serupa: semua kandidat sudah diuji secara obyektif dan sesuai dengan kaidah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ”ilmiah”.

Episode lakon politik seperti ini seharusnya tak perlu diulangi. Misi mengolah impresi untuk menaklukkan hati publik mestinya sudah berakhir ketika Yudhoyono memenangi persaingan pemilihan presiden yang berlangsung secara demokratis dan damai itu. Ia tak perlu membuang waktu dengan menggelar seremoni prakabinet yang terkesan artifisial itu. Alih-alih uji kelayakan dan kepatutan, yang santer terdengar justru Presidenlah yang dominan memberikan wejangan. Kalau ujian itu dilakukan dengan benar, tentu kompetensi menjadi syarat utama. Faktanya, banyak pos kabinet yang sudah dipatok menjadi jatah kader partai politik, zonder mengindahkan keahlian mereka. Memberikan kursi kepada partai pendukung bukannya salah. Tapi patut disayangkan jika ternyata Presiden akhirnya mengalah demi representasi tanpa menakar keahlian kandidatnya. Padahal kemampuan dan keahlian justru sangat diperlukan untuk mencapai target kabinet pamungkasnya ini.

Sistem politik multipartai memang bisa menyulitkan Presiden membentuk kabinet presidensial. Tapi hal itu bisa diterobos dengan mentalitas baja dan nyali pemberani dengan mengedepankan hak prerogatif, apa pun konsekuensinya. Toh modal politik Yudhoyono kini jauh lebih perkasa ketimbang pada 2004. Ternyata politik balas jasa, dagang sapi, bagi-bagi kekuasaan, masih kental terbaca dari susunan kabinet anyar ini. Tokoh yang tampil memberikan impresi dalam momen krusial pada masa kampanye kemarin ternyata mendapat tempat terhormat. Hatta Rajasa, ketua tim kampanye Yudhoyono-Boediono, berperan penting dalam menyusun barisan menteri berlatar politik di bawah koordinasinya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

Figur berkeringat dan berani pasang badan pada masa kampanye dan pembentukan koalisi juga menuai kado istimewa. Maka diplotlah Tifatul Sembiring, Presiden Partai Keadilan Sejahtera; Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa; Suryadharma Ali, bos Partai Persatuan Pembangunan; dan Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, ke dalam departemen teknis yang sesungguhnya membutuhkan kemampuan profesional. Pendek kata, semuanya dirangkul dalam koalisi over-sized atas nama harmonisasi politik yang siap mengamankan program Presiden. Bahkan Partai Golkar, yang menjadi seteru dalam pemilihan umum legislatif dan presiden, setelah menyatakan dukungan kepada pemerintah, ikut mendapat bonus kursi menteri.

Seandainya Partai Golkar tetap dibiarkan berada di luar kabinet, dan jatah partai politik masing-masing dikurangi satu menteri saja, tentu lebih banyak profesional atau pejabat karier di departemen yang bisa masuk kabinet. Dengan begitu, aroma kompromi politik tidak tercium begitu keras seperti sekarang ini. Gaya seleksi dengan audiensi sesungguhnya tak perlu dilakukan. Niat Presiden Yudhoyono ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengikuti proses pemilihan perlu dihargai. Tapi cara ini bukan tanpa bahaya. Calon yang menolak posisi yang ditawarkan Yudhoyono, misalnya, akan tergagap-gagap menjelaskan keberatannya kepada ratusan wartawan yang siap melakukan tayangan langsung dari Cikeas. Cara ini bisa menjadi semacam fait accompli bagi calon menteri.

Audiensi ala Cikeas juga merugikan calon yang akhirnya tak jadi dipilih. Tak lolosnya dokter Nila Djuwita Moeloek, yang integritas dan kompetensinya tak diragukan sebagai Menteri Kesehatan, jelas membawa konsekuensi etik yang serius. Ia telanjur tampil dalam adegan menegangkan di Cikeas dan berbicara di depan ratusan wartawan. Karangan bunga juga telanjur menjejali rumahnya. Presiden sebenarnya punya waktu banyak untuk menyelidiki calon menterinya dan menghindari kejadian fatal seperti ini. Apa boleh buat, kabinet yang disusun dengan matriks syarat menteri dengan banyak variabel itu sekarang sudah terbentuk dan mulai bekerja. Dengan beberapa pos yang diisi pejabat minim kompetensi, semogalah bukan prestasi kabinet terakhir Yudhoyono ini yang menjadi taruhannya. (Tempo)

Opini Bebas untuk Dana Talangan Bank Century yang Menghebohkan

Kali ini ‘Opini Bebas‘ mengetengahkan posting berjudul ‘Opini Bebas untuk Dana Talangan Bank Century yang Menghebohkan‘. Terkait dengan Henry Ford yang pernah berkata, ”Untunglah penduduk negeri ini (Amerika Serikat) tak memahami sistem perbankan dan moneter kita. Jika mereka paham, saya yakin akan ada revolusi sebelum besok pagi.” Bapak industri otomotif Amerika Serikat itu tentu saja tak berbicara tentang kasus Bank Century. Ia menyindir sistem perbankan dan moneter negerinya yang sangat tertutup, jauh pada masa menjelang pergantian abad.

Akan halnya kasus Bank Century, sepenuhnya bisa dimengerti mengapa publik bereaksi hiruk-pikuk. Pengalaman buruk akibat penyelamatan bank, dengan sekalian skan dalnya, pernah membuat perekonomian negeri ini nyaris bangkrut. Tragedi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang menelan anggaran negara tak kurang dari Rp 600 triliun, sampai sekarang menjadi beban rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Century dipertimbangkan untuk ditutup karena modalnya sudah negatif. Jika dinilai tidak bakal menimbulkan dampak sistemik, bank akan ditutup oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam keadaan dinilai bakal menimbulkan dampak sistemik, penanganannya diserahkan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan, yang beranggotakan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Dalam kasus Century, Komite Kebijakan sudah memin ta pendapat Bank Indonesia. Dalam rapat yang sangat alot, Menteri Keuangan, juga para komisioner Lembaga Penjamin, mempertanyakan pendapat Bank Indonesia yang menyatakan penutupan Century akan menimbulkan dampak sistemik. Penutupan akan membuat Lembaga Penjamin mengeluarkan Rp 6,4 triliun. Jika diselamatkan, biayanya per 20 November 2008 hanya Rp 632 miliar. Keputusan mempertahankan Century lahir karena penutupan diperkirakan akan membuat banyak bank lain ikut terkubur. Dalam pantauan Bank Indonesia, dalam sepuluh hari krisis Century, Rp 11 triliun dana ditarik dari 18 bank selevel Century. Muncul pula trauma krisis moneter Asia 1997, ketika pemerintah (Soeharto) menutup 16 bank pada 1 November tahun itu. Hanya dalam bilangan bulan, puluhan bank lain ikut rontok di-rush nasabah yang kehilangan kepercayaan.

Situasi sekarang mirip 1997-1998. Krisis finansial melanda dunia. Puncaknya pada Oktober-November, ketika bank kelas dunia bertumbangan. Menilik situasi itu, Bank Indonesia berpendapat Century lebih baik diselamatkan. Ternyata, banyak hal terjadi setelah itu, terutama pembengkakan kucuran dana Lembaga Penjamin hingga Rp 6,7 triliun. Legalitas pengu curan dana itu dipertanyakan karena dianggap memakai Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan, yang notabene sudah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pula fraud yang luar biasa di Century. Menurut penjelasan pemerintah dan Bank Indonesia, kebutuhan dana membengkak karena kondisi Century jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Dasar hukum pengucuran adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bukan Perpu. Adapun Lembaga Penjamin tidak bertanggung jawab kepada DPR, atawa kepada Menteri Keuangan, atau kepada Gubernur Bank Indonesia, tapi kepada Presiden.

Pengucuran dana memang tidak perlu dilaporkan ke DPR, karena dana itu dikumpulkan Lembaga Penjamin Simpanan dari perbankan. Fraud sudah dilaporkan ke polisi dua kali. Robert Tantular, pemilik bank, dan tiga anggota direksi juga sudah ditahan, bahkan tiga anggota direksi sudah divonis bersalah. Protokol penanganan krisis perbankan, atau bank bermasalah, sudah jauh lebih baik dibanding 1998. Prosedurnya sangat jelas dan melibatkan banyak pihak. Penanganan fraud juga sudah jauh lebih baik. Dalam kasus 1998, mereka yang bermasalah masih gentayangan di banyak negara dalam keadaan aman sejahtera. Ketika itu, Rp 600 triliun dikucurkan untuk menyelamatkan perbankan Indonesia. Karena itu, seyogianyalah ”kisruh” Century dibuat terang secalak-calaknya, apalagi kondisi Century sendiri sudah cukup baik, bahkan sudah mencetak laba hampir Rp 200 miliar.

Kekhawatiran publik memang sah belaka. Tapi ”revolusi” seperti yang dibayangkan Henry Ford tentulah jauh panggang dari api. Sistem perbankan dan moneter negeri ini, bagaimanapun, tidaklah setertutup masa awal sistem kapitalistis Amerika. Syaratnya: semua kusut-masai itu hendaklah didedahkan kepada publik dengan segala kemauan baik. Cara itu pula yang sudah disarankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keterbukaan akan melenyapkan, bahkan menangkal, syak wasangka. Apalagi jika syak wasangka itu ”digoreng” untuk kepentingan percaturan politik sesaat yang akan membuat rakyat justru makin tersesat di kegelapan. Rakyat perlu diyakinkan bahwa penyelamatan Century bisa dipertanggungjawabkan. Audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan barangkali merupakan salah satu cara menciptakan keterbukaan itu. (Tempo)