Opini Bebas untuk Seribu Wajah Pesantren

Berikut ini adalah Opini Bebas untuk Seribu Wajah Pesantren dari Opini Bebas. Sesekali mari bicara tentang pesantren—saat bulan puasa melintas kembali tahun ini. Lembaga pendidikan Islam itu kerap diidentikkan dengan sebuah kerajaan kecil yang mencetak para ahli agama. Di bilik bilik mungil seadanya bermukim ratusan atau bahkan ribuan santri. Mereka belajar ilmu fikih, tafsir, hadis, logika, dan gramatika, lewat segepok buku klasik yang biasa disebut kitab kuning—karena lembarannya berwarna kuning. Sistem pengajarannya pun beragam, dari yang tradisional ala bandongan dan wetonan sampai yang ahlan wa sahlan terhadap kurikulum pelajaran ”umum” yang diajarkan secara klasikal. Figur sentralnya seorang kiai, ajeng­an, atau tuan guru yang merupakan pendiri sekaligus pemi­lik pesantren. Kelak, ”raja kecil” itu akan mewariskan kepemimpinan pesantren kepada anak cucunya. Sejumlah tata nilai dijaga ketat: santri kudu patuh kepada kiai, hidup sederhana, dan menjaga harga diri. Tak berlebihan jika lembaga ini dianggap sebagai stasiun bagi jenius lokal, sekaligus produk budaya yang unik, yang mensintesiskan dimensi sosial, budaya, dan agama. Tokoh pendidik­an Ki Hajar Dewantara bahkan mendukung pesantren sebagai model sistem pendidikan nasional.

Belakangan muncul upaya untuk mereformulasi peran ideal pesantren di tengah masyarakat pada zaman Facebook ini. Perhatian yang pantas diberikan, apalagi jika menilik angka statistik bahwa pertumbuhan pesantren di Indonesia luar biasa. Artinya, permintaan akan pendidikan pesantren meningkat tajam. Departemen Agama mencatat ada sedikitnya 21 ribu pesantren di seluruh Tanah Air, dengan hampir empat juta santri. Angka ini meningkat empat kali lipat dalam 20 tahun terakhir, atau dua kali lipat dalam enam tahun belakangan ini. Mereka bisa saja dikategorikan secara sederhana dalam dua kutub: ”salafi” alias kolot versus modern. Namun setiap pesantren punya ciri khas dan wajahnya sendiri. Ada yang memberikan tekanan pada ilmu fikih, ada yang mumpuni dalam mengajarkan bahasa Arab. Tak sedikit yang menekankan ilmu tasawuf, atau menonjol dalam teknik hafalan Quran, atau bahkan sekadar menulis kaligrafi. Belakangan ada pula yang mencampur kekuatan pemahaman teks klasik Islam itu dengan keterampilan yang ”sekuler”, keterampilan berbisnis misalnya.

Pesantren jelas akan diuji menghadapi tantangan dikotomi yang terus menggoda ini. Akankah mereka tetap bertahan dengan tradisi klasiknya, yang ortodoks, atau bermetamorfosis menjadi institusi mo­dern yang sekuler tanpa kehilangan pijakan spiritualitasnya. Pesantren modern menggunakan perangkat organisasi masa kini untuk mengatur seluruh asetnya. Sedangkan yang tradisional tetap bergantung pada otoritas sang kiai yang diyakini menjalankan misi dan tugas agama. Sejarah membuktikan, banyak pe­san­tren yang gagal menjaga otonomi, identitas, dan spirit tradisionalismenya meng­hadapi tantangan dunia modern. Pesantren kondang Tebuireng Jombang, misalnya, termasuk yang melakukan adaptasi ke arah ”modernitas” ini.

Bukanlah sikap tercela kalau kemudian pesantren mulai menambah materi subyek subyek sekuler ke dalam kuriku­lumnya. Ini dinilai para analis pesantren sebagai cara untuk bernegosiasi terhadap modernitas. Harus diakui bahwa keputusan ini punya konsekuensi berat. Penam­bahan kurikulum yang diakui negara telah mempengaruhi pesantren tradisional dalam banyak hal. Adanya kontrol yang lebih besar dari pemerintah tak bisa dihindari. Pesantren jelas tak punya pilihan selain harus berkompromi. Pesantren dituntut berubah. Ia bukan hanya institusi pendidikan dan pelayanan agama. Namun, di sisi lain, transformasi internal sedang terjadi secara perlahan tapi pasti, melalui sekularisasi yang menembus pesantren. Secara langsung atau tidak langsung, pesantren harus memperlengkapi diri dengan ”keterampilan sekuler” untuk menggunakan sumber sumber dayanya. Proses tawar menawar antara tradisi dan modernitas akan terus terjadi.

Fenomena inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Pesantren Sidogiri di Pasuruan, misalnya. Mereka tetap berpijak pada teks teks klasik Islam, meski berkembang dengan koperasi dan usaha kecil lain. Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman di Parung juga terkenal dengan kemandirian dan usaha kecilnya. Pesantren Salafiyah Safi’iyah di Gorontalo malah bersahabat dengan komunitas pemeluk Kristen dan Hindu. Adapun Pondok Pesantren Qamarul Huda di Lombok, sambil terus mengaji, juga mengkampanyekan penyelamatan lingkungan. Modernisme tak bisa dielakkan. Pesantren mestinya tetap bisa berperan sebagai lembaga pendidikan, pencetak kader ulama, dan pengembangan sosial masyarakat. Pesantren perlu terus berdiri sebagai sebuah simbol peradaban. (Tempo)

Opini Bebas untuk Bom Siapa?

Kali ini Opini Bebas menampilkan posting berjudul ‘Opini Bebas untuk Bom Siapa?‘. Dalam ‘Opini Bebas untuk Bom Siapa?’ berikut, berkaitan dengan Tragedi Jumat Hitam dimana merupakan sebuah teror yang mengguncang dunia. Bukan hanya mengguncang Jakarta, juga bukan hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seorang. Dua ledakan dalam sepuluh menit di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada Jumat pagi yang menewaskan sembilan orang dan melukai 62 orang itu seketika mengingatkan pemerintah: perang melawan terorisme belum selesai.

Teror bom sudah sembilan tahun belakangan menjadi hantu negeri ini. Sepuluh pengeboman terjadi sejak tahun 2000. Yang terbesar adalah bom Bali pada Oktober 2002 yang merenggut nyawa 202 orang. Hotel JW Marriott sendiri sudah dua kali diterjang bom. Yang pertama pada 2003 dan menewaskan 11 orang. Polisi tak hentinya melancarkan operasi sejak itu. Penangkapan teroris terus dilakukan. Pengadilan dan eksekusi mati atas pelaku bom Bali seperti Amrozi dan Imam Samudra cs telah pula dikerjakan. Ternyata itu belum cukup. Noor Din M. Top, yang diyakini polisi sebagai otak semua pengeboman, sampai sekarang belum ditangkap. Jika geng Noor Din kelak terbukti sebagai pelaku Tragedi Jumat Hitam, polisi perlu putar otak lebih keras karena teroris sudah berganti modus. Pelaku diketahui menginap di hotel sebelum beraksi, artinya lolos dari pemeriksaan sekuriti hotel yang ketat. Mereka diduga merakit bom di dalam kamar, membawa bomnya turun ke lantai bawah dengan koper beroda, dan bum…. Nyawa orang-orang tak berdosa pun tercerabut.

Jelas pelakunya bukan lagi kelas ”sandal jepit”. Bisa dibayangkan dia bertampang ”intelek”, setidaknya tak mencurigakan awak hotel. Barisan pencabut nyawa yang keji ini perlu diungkap identitasnya. Mereka bisa jadi anak buah Noor Din yang masih saja ”berperang” melawan Amerika dan karenanya memilih dua hotel yang menjadi simbol Amerika itu. Atau ada pemain baru dengan motif baru? Hanya sekitar enam jam setelah ledakan, secara mengejutkan Presiden Yudhoyono, yang tengah menunggu Komisi Pemilihan Umum menetapkan kemenangan keduanya, menyebutkan kemungkinan motif baru itu. Ia mengungkap temuan intelijen yang disebutnya bukan rumor atau fitnah bahwa ”ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil pemilu”. Ia menunjukkan foto dirinya sebagai target latihan tembak, juga menyebutkan rencana pendudukan paksa Gedung Komisi Pemilihan Umum, skenario membuat Indonesia kacau seperti Iran, dan penggagalan pelantikannya sebagai presiden.

Sebuah pidato yang di luar dugaan. SBY meminta tak ada yang main tuding sebelum ada bukti secara hukum. Tapi, dalam pidato yang sama, ia berkata lantang, ”Memang ada segelintir orang di negeri ini yang tertawa puas, bersorak dalam hati, disertai nafsu amarah dan keangkaramurkaan….” Tak hanya itu. Seraya meminta segenap aparat keamanan segera mengungkap dan menangkap pelaku bom, Yudhoyono mengatakan, ”Barangkali ada di antara kita yang di waktu lalu melakukan kejahatan, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu masih lolos dari jeratan hukum. Kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita.”

Tentu saja kontroversi lahir. Presiden Yudhoyono tidak menyebutkan hubungan antara peristiwa pengeboman dua hotel itu dan hasil pemilu. Kalau sang teroris ingin hasil pemilu batal, mengapa bukan Gedung Komisi Pemilihan Umum yang diledakkan agar data pemilu hancur, misalnya? Tak ada yang meragukan keprihatinan Yudhoyono. Semua warga negara yang waras pasti ikut mengutuk kebiadaban itu. Tapi ini bukan persoalan personal seorang presiden, melainkan persoalan kita semua. Rakyat pasti mendukung Presiden menindak peledak bom, setelah bukti-bukti kuat dikumpulkan. Pernyataan tergesa-gesa tentang kaitan bom dengan pemilu bisa kontraproduktif di saat pemerintah seharusnya merekatkan kembali bangsa yang ”retak” akibat perbedaan pilihan politik. Reaksi lugas Prabowo Subianto—yang pernah dituduh melanggar hak asasi manusia di masa lalu—serta komentar bernada menyesalkan dari Megawati dan Jusuf Kalla atas pidato Yudhoyono menunjukkan bahwa usaha merekatkan kembali semua kelompok politik tak akan mudah lagi dilakukan.

Hasil kerja intelijen jelas bukan rumor, tapi perlu diperdalam. Yang terbaik dalam krisis ini adalah memberikan kesempatan luas kepada polisi yang sudah mengungkap banyak hal. Misalnya, yang terjadi kuat diduga adalah bom bunuh diri, dengan dukungan fakta dua kepala korban yang copot dari tubuh pemiliknya. Polisi juga menemukan bom berdaya ledak rendah di kamar 1808 ternyata sama persis dengan bom yang meledak di dua hotel tadi. Itu modal berharga untuk memulai investigasi. Biarlah polisi bekerja tanpa terganggu keharusan membuktikan kaitan bom ini dengan pemilu atau ”perang” anti-Amerika. Polisi diharapkan bersikap profesional dalam mengungkap teka-teki besar ini: bom siapa punya yang meledak pada Jumat Hitam itu. (Tempo)