Opini Bebas untuk Seribu Wajah Pesantren

Berikut ini adalah Opini Bebas untuk Seribu Wajah Pesantren dari Opini Bebas. Sesekali mari bicara tentang pesantren—saat bulan puasa melintas kembali tahun ini. Lembaga pendidikan Islam itu kerap diidentikkan dengan sebuah kerajaan kecil yang mencetak para ahli agama. Di bilik bilik mungil seadanya bermukim ratusan atau bahkan ribuan santri. Mereka belajar ilmu fikih, tafsir, hadis, logika, dan gramatika, lewat segepok buku klasik yang biasa disebut kitab kuning—karena lembarannya berwarna kuning. Sistem pengajarannya pun beragam, dari yang tradisional ala bandongan dan wetonan sampai yang ahlan wa sahlan terhadap kurikulum pelajaran ”umum” yang diajarkan secara klasikal. Figur sentralnya seorang kiai, ajeng­an, atau tuan guru yang merupakan pendiri sekaligus pemi­lik pesantren. Kelak, ”raja kecil” itu akan mewariskan kepemimpinan pesantren kepada anak cucunya. Sejumlah tata nilai dijaga ketat: santri kudu patuh kepada kiai, hidup sederhana, dan menjaga harga diri. Tak berlebihan jika lembaga ini dianggap sebagai stasiun bagi jenius lokal, sekaligus produk budaya yang unik, yang mensintesiskan dimensi sosial, budaya, dan agama. Tokoh pendidik­an Ki Hajar Dewantara bahkan mendukung pesantren sebagai model sistem pendidikan nasional.

Belakangan muncul upaya untuk mereformulasi peran ideal pesantren di tengah masyarakat pada zaman Facebook ini. Perhatian yang pantas diberikan, apalagi jika menilik angka statistik bahwa pertumbuhan pesantren di Indonesia luar biasa. Artinya, permintaan akan pendidikan pesantren meningkat tajam. Departemen Agama mencatat ada sedikitnya 21 ribu pesantren di seluruh Tanah Air, dengan hampir empat juta santri. Angka ini meningkat empat kali lipat dalam 20 tahun terakhir, atau dua kali lipat dalam enam tahun belakangan ini. Mereka bisa saja dikategorikan secara sederhana dalam dua kutub: ”salafi” alias kolot versus modern. Namun setiap pesantren punya ciri khas dan wajahnya sendiri. Ada yang memberikan tekanan pada ilmu fikih, ada yang mumpuni dalam mengajarkan bahasa Arab. Tak sedikit yang menekankan ilmu tasawuf, atau menonjol dalam teknik hafalan Quran, atau bahkan sekadar menulis kaligrafi. Belakangan ada pula yang mencampur kekuatan pemahaman teks klasik Islam itu dengan keterampilan yang ”sekuler”, keterampilan berbisnis misalnya.

Pesantren jelas akan diuji menghadapi tantangan dikotomi yang terus menggoda ini. Akankah mereka tetap bertahan dengan tradisi klasiknya, yang ortodoks, atau bermetamorfosis menjadi institusi mo­dern yang sekuler tanpa kehilangan pijakan spiritualitasnya. Pesantren modern menggunakan perangkat organisasi masa kini untuk mengatur seluruh asetnya. Sedangkan yang tradisional tetap bergantung pada otoritas sang kiai yang diyakini menjalankan misi dan tugas agama. Sejarah membuktikan, banyak pe­san­tren yang gagal menjaga otonomi, identitas, dan spirit tradisionalismenya meng­hadapi tantangan dunia modern. Pesantren kondang Tebuireng Jombang, misalnya, termasuk yang melakukan adaptasi ke arah ”modernitas” ini.

Bukanlah sikap tercela kalau kemudian pesantren mulai menambah materi subyek subyek sekuler ke dalam kuriku­lumnya. Ini dinilai para analis pesantren sebagai cara untuk bernegosiasi terhadap modernitas. Harus diakui bahwa keputusan ini punya konsekuensi berat. Penam­bahan kurikulum yang diakui negara telah mempengaruhi pesantren tradisional dalam banyak hal. Adanya kontrol yang lebih besar dari pemerintah tak bisa dihindari. Pesantren jelas tak punya pilihan selain harus berkompromi. Pesantren dituntut berubah. Ia bukan hanya institusi pendidikan dan pelayanan agama. Namun, di sisi lain, transformasi internal sedang terjadi secara perlahan tapi pasti, melalui sekularisasi yang menembus pesantren. Secara langsung atau tidak langsung, pesantren harus memperlengkapi diri dengan ”keterampilan sekuler” untuk menggunakan sumber sumber dayanya. Proses tawar menawar antara tradisi dan modernitas akan terus terjadi.

Fenomena inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Pesantren Sidogiri di Pasuruan, misalnya. Mereka tetap berpijak pada teks teks klasik Islam, meski berkembang dengan koperasi dan usaha kecil lain. Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman di Parung juga terkenal dengan kemandirian dan usaha kecilnya. Pesantren Salafiyah Safi’iyah di Gorontalo malah bersahabat dengan komunitas pemeluk Kristen dan Hindu. Adapun Pondok Pesantren Qamarul Huda di Lombok, sambil terus mengaji, juga mengkampanyekan penyelamatan lingkungan. Modernisme tak bisa dielakkan. Pesantren mestinya tetap bisa berperan sebagai lembaga pendidikan, pencetak kader ulama, dan pengembangan sosial masyarakat. Pesantren perlu terus berdiri sebagai sebuah simbol peradaban. (Tempo)

Opini Bebas untuk Aksi Susno di Century

Berikut ini adalah Opini Bebas untuk Aksi Susno di Century dari Opini Bebas. Dimana Bank Century sudah sepuluh bulan beroperasi di bawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan. Namun lumrah saja bila debat penyelamatan bank itu terus berlarat-larat. Selain adu argumen tentang dampak sistemik pada bank kecil lain andai Century ditutup, besarnya dana talangan menjadi salah satu pemicu perbantahan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan—yang diketuai Menteri Keuangan—memutuskan untuk menyelamatkan Century pada rapat maraton 20-21 November 2008. Saat itu Century hanya butuh suntikan Rp 630 miliar. Rasio kecukupan modal (CAR) Century ketika itu minus 3,53 persen, sedangkan Bank Indonesia mensyaratkan tak boleh kurang dari delapan persen. Dalam waktu singkat setelah keputusan jatuh, dana talangan yang dibutuhkan Century berlipat dengan kecepatan deret ukur dan akhirnya mencapai Rp 6,76 triliun alias lebih dari sepuluh kali lipat kebutuhan pertama. Audit investigasi yang sedang dirancang Badan Pemeriksa Keuangan penting sekali untuk memastikan tak ada penyimpangan di balik grojogan dana besar itu.

Anjloknya CAR Century jelas kaitannya dengan manajemen buruk bank yang dikendalikan PT Century Mega Investindo (milik Robert Tantular) dan First Gulf Asia Holdings Ltd. (Rafat Ali Rizvi dan Hesham al-Warraq) itu. Antara lain, di sana ditemukan letter of credit fiktif senilai US$ 197 juta, kredit macet senilai Rp 1 triliun, dan penggelapan dana sekitar US$ 18 juta. Kredit macet dan semua hal buruk itu menyebabkan risiko Bank Century naik—di dunia perbankan dinamai aktiva tertimbang menurut risiko. Bila dipahami CAR merupakan perbandingan antara modal dan risiko, jelas CAR akan turun manakala kredit macet naik, transaksi fiktif terjadi, bank merugi, atau ada penggelapan. Sialnya, banyak bisnis Century berisiko tinggi, akibat manajemen amburadul dan perilaku pemilik bank yang menjurus kriminal.

Dengan pengelolaan awut-awutan begini, nasabah besar seperti Budi Sampoerna, paman Putera Sampoerna, mantan pemilik PT HM Sampoerna, pantas saja khawatir duitnya melayang. Ia berupaya menarik depositonya sebesar Rp 2 triliun yang semula disimpan di Bank Century Cabang Surabaya. Ketika gagal mendapatkan haknya, ia menyewa pengacara Lucas. Diduga duit Budi sebanyak US$ 18 juta telah dicairkan diam-diam oleh Dewi Tantular, adik Robert. Sebagian duit itu dipakai Robert Tantular untuk bisnis reksadana Antaboga—yang belakangan sebagian ketahuan fiktif. Dalam upaya membela kliennya, Lucas melapor kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian. Komisaris Jenderal Susno Duadji, sang Kepala Badan Reserse Kriminal, pun akhirnya masuk pusaran karut-marut kasus Century ini. Susno memang terkesan terlalu bersemangat. Ia dua kali menulis surat kepada manajemen baru Bank Century pada April lalu, meminta Century mencairkan duit Budi Sampoerna. Ketika Susno memanggil pimpinan Century ke kantornya, untuk dipertemukan dengan pihak Budi Sampoerna—Susno menyebutnya ”memfasilitasi”—agaknya ia kelewat jauh melangkah. Benar bahwa Susno Duadji menjalankan tugas. Tak ada yang membantah bahwa yang terjadi di Century, yakni dugaan penggelapan, memang termasuk wilayah kerja Badan Reserse Kriminal. Tapi Bank Century kini sedang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan—yang menjalankan perintah Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang dibentuk pemerintah.

Terlepas dari setuju atau kontra terhadap keputusan penyelamatan bank dengan aset hanya Rp 10 triliun itu—sangat tak berarti dibanding aset perbankan nasional yang seluruhnya Rp 2.200 triliun—Susno perlu berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan, yang kini mengelola Century. Ia perlu juga mendengar penjadwalan pembayaran utang nasabah yang sudah disusun oleh manajemen baru bank itu. Kalau ia terlalu kuat mendesak, banyak yang akan curiga ”ada apa-apa” di balik tindakannya. Tentu gampang dipahami keberatan Century mencairkan sekaligus simpanan Budi Sampoerna. Meskipun diberitakan Century telah mencetak laba, dan CAR bank itu kini sekitar sembilan persen, pencairan dana berskala besar tentu akan berpengaruh pada kinerja bisnisnya. Ujung-ujungnya, CAR bisa turun lagi dan akhirnya Lembaga Penjamin Simpanan juga yang harus menguras kantongnya.

Apa boleh buat, untuk menyelamatkan keputusan bailout Bank Century yang sudah telanjur diambil pemerintah, semua jajaran mestilah melangkah seirama. Kepolisian tak terkecuali. Bila penyelamatan Century gagal, tentu kerugian besar akan terjadi, walaupun korbannya adalah dana Lembaga Penjamin Simpanan, yang modalnya berasal dari iuran kalangan perbankan. Robert Tantular dan dua anggota direksi lama sudah mulai disidangkan. Tapi dua pemilik lain masih buron dan masuk daftar Interpol. Lebih baik saat ini kepolisian membantu mencari mereka, juga mencari aset Century yang diduga diembat pemilik lama. (Tempo)