Kali ini ‘Opini Bebas‘ mengetengahkan posting berjudul ‘Opini Bebas untuk Dana Talangan Bank Century yang Menghebohkan‘. Terkait dengan Henry Ford yang pernah berkata, ”Untunglah penduduk negeri ini (Amerika Serikat) tak memahami sistem perbankan dan moneter kita. Jika mereka paham, saya yakin akan ada revolusi sebelum besok pagi.” Bapak industri otomotif Amerika Serikat itu tentu saja tak berbicara tentang kasus Bank Century. Ia menyindir sistem perbankan dan moneter negerinya yang sangat tertutup, jauh pada masa menjelang pergantian abad.

Akan halnya kasus Bank Century, sepenuhnya bisa dimengerti mengapa publik bereaksi hiruk-pikuk. Pengalaman buruk akibat penyelamatan bank, dengan sekalian skan dalnya, pernah membuat perekonomian negeri ini nyaris bangkrut. Tragedi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang menelan anggaran negara tak kurang dari Rp 600 triliun, sampai sekarang menjadi beban rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Century dipertimbangkan untuk ditutup karena modalnya sudah negatif. Jika dinilai tidak bakal menimbulkan dampak sistemik, bank akan ditutup oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam keadaan dinilai bakal menimbulkan dampak sistemik, penanganannya diserahkan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan, yang beranggotakan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Dalam kasus Century, Komite Kebijakan sudah memin ta pendapat Bank Indonesia. Dalam rapat yang sangat alot, Menteri Keuangan, juga para komisioner Lembaga Penjamin, mempertanyakan pendapat Bank Indonesia yang menyatakan penutupan Century akan menimbulkan dampak sistemik. Penutupan akan membuat Lembaga Penjamin mengeluarkan Rp 6,4 triliun. Jika diselamatkan, biayanya per 20 November 2008 hanya Rp 632 miliar. Keputusan mempertahankan Century lahir karena penutupan diperkirakan akan membuat banyak bank lain ikut terkubur. Dalam pantauan Bank Indonesia, dalam sepuluh hari krisis Century, Rp 11 triliun dana ditarik dari 18 bank selevel Century. Muncul pula trauma krisis moneter Asia 1997, ketika pemerintah (Soeharto) menutup 16 bank pada 1 November tahun itu. Hanya dalam bilangan bulan, puluhan bank lain ikut rontok di-rush nasabah yang kehilangan kepercayaan.

Situasi sekarang mirip 1997-1998. Krisis finansial melanda dunia. Puncaknya pada Oktober-November, ketika bank kelas dunia bertumbangan. Menilik situasi itu, Bank Indonesia berpendapat Century lebih baik diselamatkan. Ternyata, banyak hal terjadi setelah itu, terutama pembengkakan kucuran dana Lembaga Penjamin hingga Rp 6,7 triliun. Legalitas pengu curan dana itu dipertanyakan karena dianggap memakai Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan, yang notabene sudah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pula fraud yang luar biasa di Century. Menurut penjelasan pemerintah dan Bank Indonesia, kebutuhan dana membengkak karena kondisi Century jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Dasar hukum pengucuran adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bukan Perpu. Adapun Lembaga Penjamin tidak bertanggung jawab kepada DPR, atawa kepada Menteri Keuangan, atau kepada Gubernur Bank Indonesia, tapi kepada Presiden.

Pengucuran dana memang tidak perlu dilaporkan ke DPR, karena dana itu dikumpulkan Lembaga Penjamin Simpanan dari perbankan. Fraud sudah dilaporkan ke polisi dua kali. Robert Tantular, pemilik bank, dan tiga anggota direksi juga sudah ditahan, bahkan tiga anggota direksi sudah divonis bersalah. Protokol penanganan krisis perbankan, atau bank bermasalah, sudah jauh lebih baik dibanding 1998. Prosedurnya sangat jelas dan melibatkan banyak pihak. Penanganan fraud juga sudah jauh lebih baik. Dalam kasus 1998, mereka yang bermasalah masih gentayangan di banyak negara dalam keadaan aman sejahtera. Ketika itu, Rp 600 triliun dikucurkan untuk menyelamatkan perbankan Indonesia. Karena itu, seyogianyalah ”kisruh” Century dibuat terang secalak-calaknya, apalagi kondisi Century sendiri sudah cukup baik, bahkan sudah mencetak laba hampir Rp 200 miliar.

Kekhawatiran publik memang sah belaka. Tapi ”revolusi” seperti yang dibayangkan Henry Ford tentulah jauh panggang dari api. Sistem perbankan dan moneter negeri ini, bagaimanapun, tidaklah setertutup masa awal sistem kapitalistis Amerika. Syaratnya: semua kusut-masai itu hendaklah didedahkan kepada publik dengan segala kemauan baik. Cara itu pula yang sudah disarankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keterbukaan akan melenyapkan, bahkan menangkal, syak wasangka. Apalagi jika syak wasangka itu ”digoreng” untuk kepentingan percaturan politik sesaat yang akan membuat rakyat justru makin tersesat di kegelapan. Rakyat perlu diyakinkan bahwa penyelamatan Century bisa dipertanggungjawabkan. Audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan barangkali merupakan salah satu cara menciptakan keterbukaan itu. (Tempo)

Dalam ‘Opini Bebas untuk ‘Bagi-bagi Kekuasaan’‘ berikut ini, Opini Bebas menitik-beratkan pada transaksi politik yang sekarang sedang berlangsung bisa membahayakan masa depan demokrasi kita. Hampir semua partai politik berusaha merapat ke barisan Susilo Bambang Yudhoyono, yang memenangi pemilihan presiden untuk kedua kalinya pada Juli lalu. Bak gayung bersambut, sang pemenang pun dengan suka cita terus merekrut bekas lawan politiknya. Usaha bagi-bagi kuasa ini kelihatan setelah kubu Yudhoyono mencoba menggaet Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Peraih suara terbanyak ketiga dalam pemilu legislatif itu menerima sejumlah tawaran. Antara lain, Taufiq Kiemas, ketua dewan pertimbangan pusat partai itu, menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Partai Banteng kabarnya mendapat jatah tiga pos menteri.

Lawan politik lain Yudhoyono, yakni Partai Golkar, diyakini akan bergabung juga, terutama jika Aburizal Bakrie terpilih menjadi ketua umum dalam musyawarah nasional partai itu, Oktober nanti. Dengan demikian di Dewan Perwakilan Rakyat hanya tersisa Partai Gerindra dan Hanura sebagai penantang pemerintah. Kekuatan keduanya hanya kurang dari tujuh persen, sangat tidak seimbang dengan ”koalisi sapu bersih” yang dimotori Partai Demokrat. Terpusatnya semua kekuatan politik di satu poros akan membuat mekanisme checks and balances tidak berjalan. Dinamika politik bisa jadi relatif stabil dan ”tidak bising”. Senayan bisa-bisa menjadi ruang konser paduan suara ”setuju” untuk program pemerintah. Justru di titik itulah bahaya terjadi. Kekuatan mayoritas yang digenggam pemerintah tidak memungkinkan lahirnya kritik dan evaluasi kritis dari pesaingnya. Pemerintah mudah terpeleset menjadi penguasa otoriter.

Mesti dipahami, rakyat sesungguhnya memberikan suara agar partai merebut kekuasaan demi mewujudkan platform politiknya. Kesempatan berkuasa itu bisa terwujud bila calon presiden yang diajukan partai menang dalam pemilihan umum. Ketika calon presidennya gagal memenangi pemilihan, hakikat suara pemilih itu sebenarnya tidak berubah, partai diharapkan tetap memperjuangkan platform politiknya dengan bertindak sebagai pengontrol penguasa. Partai yang kalah pemilu mesti terus menyerap suara konstituennya, kemudian mewujudkannya dalam program tandingan yang bisa diadu dengan program pemerintah. Kompetisi sehat akan terjadi. Rakyat akan menilai persaingan itu dan memilih pemenang versi mereka setiap lima tahun dalam pemilihan umum. Bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar menjadi bagian dari pemerintahan, keduanya kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan platformnya. Keduanya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menyusun program yang lebih baik dari pemerintah. Proses pengajuan Taufiq Kiemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga masuknya kader PDI Perjuangan dan Golkar dalam kabinet Yudhoyono, secara tidak disadari justru melemahkan kedua partai besar itu dalam jangka panjang.

Kekuatan tawar-menawar kedua partai itu akan merosot di mata konstituennya. Apalagi klaim keberhasilan program selalu menjadi kredit bagi presiden dan partai yang menjadi motor utama pendukungnya—dalam hal ini Partai Demokrat. Sebaliknya, setiap kegagalan program pemerintah akan dipikul secara tanggung renteng oleh semua partai yang mendukung pemerintah. Lebih baik sang pemenang pemilu membiarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hanura menjadi pengontrol kekuasaan pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat. Empat partai itu bisa berperan sebagai sparring partner lumayan tangguh bagi pemerintah.

Tak ada alasan untuk cemas dengan kekuatan pengimbang itu. Yudhoyono telah menggenggam kekuatan besar di Dewan Perwakilan Rakyat ketika Partai Demokrat menang dalam pemilu legislatif. Bersama anggota koalisinya—Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa—ia menguasai 60 persen dari 550 kursi Dewan. Yudhoyono pun meraih suara sebanyak itu dalam pemilihan presiden. Modal ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya memerintah dengan penuh percaya diri. Kekuasaan mutlak sebisanya harus dihindari. Yudhoyono mengingatkan prinsip penting ini ketika ia bicara dalam peringatan Hari Konstitusi sebulan lalu. Checks and balances merupakan prasyarat utama demokrasi. Untuk itu, menurut dia, kekuasaan presiden harus dibatasi. Ia memiliki momentum bagus untuk menjalankan prinsip itu, ketika sebentar lagi menyusun kabinet. Dengan menimbun kekuasaan di tangan, jangankan menyediakan prasyarat utama demokrasi, pemerintah bisa terjerumus, salah arah, dan kehilangan kontrol. Presiden Yudhoyono pasti tak ingin demokrasi berjalan mundur di negeri ini. (Tempo)

Dalam ‘Opini Bebas untuk ‘Kisah Antasari’‘ berikut, Opini Bebas mengetengahkan kasus Antasari Azhar yang tinggal selangkah lagi itu diharapkan segera masuk meja hijau dan menguak misteri besar: benarkah Antasari Azhar merupakan dalang pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Antasari sudah lebih dari seratus hari mendekam di tahanan. Berarti polisi tinggal punya waktu kurang lebih seminggu untuk menyelesaikan berkas penyidikan pembunuhan berencana dengan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (non-aktif) itu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, batas waktu penyidikan adalah 120 hari. Jika polisi tak mampu menyelesaikan penyidikan sampai batas waktu, Antasari akan bebas demi hukum dari tahanan, meskipun penyidikan atas kasusnya akan terus berjalan. Maka, kalau ingin pengadilan segera digelar, pekan ini juga polisi mesti membereskan berkas dan selanjutnya kejaksaan secepatnya menetapkan status P-21 alias lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Kasus ini sejak awal sudah menyedot perhatian publik, termasuk kalangan penggemar gosip, karena diduga ada cinta segitiga di dalamnya. Orang penasaran ingin tahu jelas kait-mengait antara Antasari, bekas caddy lapangan golf Rani, dan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Tapi yang terpenting adalah mengungkap motif pembunuhan Nasrudin. Jangan sampai otak pelaku pembantaian itu lolos atau hanya dihukum ringan, sedangkan pelaksana lapangan—yang kabarnya diperdaya dengan alasan membunuh musuh negara—dihukum berat. Intellectuele dader pembunuhan keji itu patut menerima hukuman yang setimpal. Sebagai jaksa berpengalaman lebih dari 25 tahun, Antasari pastilah sudah menyusun strategi. Bekas Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung itu pasti sangat terlatih untuk menyusun jawaban atas pertanyaan penyidik agar tidak berbalik menikam dirinya. Berkas penyidikan yang sekarang bolak-balik antara meja kepolisian dan kejaksaan menunjukkan betapa ketat Antasari membangun pertahanan. Polisi perlu bekerja lebih keras. Lubang-lubang penyidikan, umpamanya mata rantai antara Antasari dan pelaksana lapangan serta penyandang dana pembunuhan, mesti segera ditutup dengan bukti-bukti kuat.

Mengingat gawatnya ancaman hukuman untuknya, masuk akal jika Antasari mengerahkan segala cara untuk lolos dari jerat hukum. Testimoni empat lembar yang dibuatnya di tahanan, yang menyebut koleganya di komisi antikorupsi menerima uang Rp 6 miliar dari seseorang yang tengah beperkara, menunjukkan betapa keras ia berusaha lepas dari perkara ini. Testimoni itu sudah dibantah kebenarannya oleh pimpinan komisi antikorupsi yang lain, tapi semua pihak perlu mengawasi agar tak terjadi ”barter” informasi yang bisa menguntungkan posisi Antasari. Biarlah masalah testimoni tersebut diurus oleh kalangan internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk soal ini kesalahan Antasari terang-benderang. Ia telah bertemu seseorang yang menurut undang-undang seharusnya tidak boleh ia temui. Untuk pelanggaran berat itu Antasari bisa dihukum lima tahun penjara.

Meski begitu, yang terpenting sekarang adalah menuntaskan kasus pembunuhan Nasrudin dulu. Kita tak ingin pengungkapan kasus pembunuhan Munir terulang. Tersangka pembunuhan Munir lolos dari hukum karena hakim menilai bukti yang dilimpahkan jaksa lemah. Kasus Munir akhirnya hanya menjerat Pollycarpus Budihari, yang dianggap pelaku lapangan. Otak sesungguhnya tak pernah diketahui sampai sekarang. Memang ada kesamaan mengenai alat bukti dalam kasus Antasari dan kasus Munir. Terdapat bukti rekaman pembicaraan dari orang-orang yang diduga terlibat pembunuhan. Antasari diketahui berkomunikasi dengan Sigid Haryo Wibisono, pengusaha yang disangka menyediakan uang Rp 500 juta sebagai ongkos operasional melenyapkan Nasrudin. Antasari sedikitnya telah berkomunikasi lewat telepon dengan Sigid sebanyak 30 kali sebelum dan setelah pembunuhan terjadi.

Fakta ini yang mestinya bisa digali lebih dalam di persidangan. Memang ada perbedaan antara kasus Munir dan Nasrudin. Dalam kasus Munir, mereka yang dituduh membunuh menampik dakwaan pernah berkomunikasi. Tapi Antasari dan Sigid dalam kasus Nasrudin ini mengakui adanya pembicaraan di antara mereka. Bukti-bukti yang dipegang ”pasukan” kejaksaan akan memperjelas lakon Antasari sesungguhnya. Diakah otak pembunuhan Nasrudin atau sekadar korban dari ”permainan” yang tak diketahuinya. Kalau polisi dan jaksa punya bukti kuat, mengutip judul sebuah lagu, Antasari tinggal menghitung hari. Sesuai dengan undang-undang, begitu ia ditetapkan sebagai terdakwa, seketika itu juga ia diberhentikan sebagai pimpinan komisi antikorupsi. Sejak ”pagi” bolehlah kita berharap, penggantinya nanti janganlah tokoh sekontroversial Antasari Azhar. (Tempo)

Kali ini Opini Bebas, memuat ‘Opini Bebas untuk ‘Sembilan Daerah Bintang’‘ berkaitan dengan hari-hari tatkala Merah Putih berkibar di seantero negeri, dan Republik berusia 64 tahun, kenapa masih banyak anak jalanan yang terseok-seok di kota-kota besar? Jangankan hak menjalani pendidikan, hak untuk hidup layak pun tak bisa mereka terima, padahal mereka jelas fakir miskin yang seharusnya dipelihara negara. Kenapa pula pedagang kaki lima harus diusir dari jalanan, bukankah hak setiap warga negara untuk mencari nafkah tak boleh diberangus? Kita pantas merenung sejenak, sejauh mana kita telah melaksanakan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam dasar negara. Republik tak lagi belia. Pertanyaan yang layak diajukan: sudahkah negeri ini melangkah ke arah yang lebih baik?

Masyarakat seharusnya menikmati hak-hak dasarnya, seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak itu, misalnya, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih, hak mendapatkan jaminan sosial. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, begitu bunyi Pasal 34 Undang-Undang Dasar, yang menegaskan kewajiban negara pada kaum papa itu. Hak-hak itu belum sepenuhnya menjadi milik warga negara yang seharusnya menerimanya. Tapi tak perlu terlalu pesimistis. Ada geliat kecil yang mulai dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Geliat kecil itu merupakan pertanda ada perbaikan, betapapun belum secara nyata menyentuh lapisan yang luas. Otonomi daerah, yang sudah bergulir sejak sepuluh tahun lalu, memberikan kesempatan para penguasa di daerah—bupati dan wali kota—untuk memikirkan cara agar rakyat mendapatkan haknya yang paling hakiki. Sejumlah daerah bisa disebut tampil sebagai ”bintang” dalam hal ini, karena punya kelebihan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Memang, ada yang berpendapat, otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang banyak dilakukan saat ini hanyalah perluasan sumber korupsi baru, juga pemborosan. Ada benarnya jika pemekaran itu tidak dilakukan dengan kajian yang mendalam atau hanya mengikuti keinginan berkuasa sekelompok orang. Namun banyak daerah yang justru maju karena kepala daerahnya bisa mengembangkan sumber daya dan kreativitas yang disesuaikan dengan situasi setempat. Terobosan seperti ini tentu tak bisa dilakukan di masa lalu—sebelum otonomi daerah digulirkan—karena semua daerah harus ”seragam” dan berjalan dengan ”arahan” pusat. Majalah ini mencatat banyak daerah menjadi bintang otonomi, karena kepala daerahnya bisa leluasa melahirkan kebijakan yang cocok dengan kultur dan budaya daerah tersebut. Tapi kali ini kami hanya menampilkan sembilan bintang dari sekian banyak itu.

Kota Solo, misalnya, kini menjadi daerah yang tenteram, jika dibandingkan dengan masa lalu yang sarat dengan kerusuhan rasial. Bahkan pedagang kaki lima di kota ini manut saja ketika harus pindah lokasi, karena wali kotanya memberikan penjelasan dan ”memanusiakan” mereka, dengan kesabaran dan ketelatenan yang mengagumkan. Bandingkan dengan Jakarta atau Surabaya, di mana pedagang kaki lima selalu saja dihinggapi rasa cemas karena sewaktu-waktu bisa digusur—tak jarang dengan cara keras. Contoh lain, Kabupaten Purbalingga, masih di Jawa Tengah. Bupati di sana membuat terobosan dengan menggulirkan dana stimulan Rp 2 juta untuk setiap rumah warga miskin. Bupati mampu memobilisasi warga untuk bergotong-royong memugar rumah orang miskin sekaligus memberdayakan ekonomi mereka. Dalam enam tahun ini lebih dari 9.000 rumah telah dipugar.

Di luar Jawa, ada Kota Balikpapan, yang berhasil menggiring anak-anak jalanan menjadi anak muda yang produktif. Di sana digulirkan 23 jenis keterampilan dari menyetir, perbengkelan, otomotif, elektronik, menjahit, hingga tata boga. Di Kabupaten Musi Banyuasin, bupati dan wakil rakyat setempat mematok anggaran pendidikan lebih dari 20 persen anggaran daerah. Angka ini melebihi ”tuntutan konstitusi”, yang mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran belanja. Dengan anggaran itu, bukan saja murid sekolah dasar yang menikmati pendidikan gratis, mahasiswa pun ikut menikmatinya. Bahkan termasuk anak-anak yang mengecap pendidikan di sekolah swasta.

Jadi, otonomi daerah adalah langkah yang sudah benar dalam perjalanan Republik. Tinggal memotivasi masing-masing kepala daerah—bupati dan wali kota—untuk membuat terobosan. Persaingan perlu, namun saling menimba pengalaman juga sangat baik. Negeri ini memiliki 491 kabupaten dan kota yang siap menjadi motor penggerak perbaikan negeri. Hari-hari ini, ketika Republik merayakan hari jadinya, kita melihat harapan bangkit dari kancah otonomi daerah: munculnya daerah-daerah bintang baru yang membanggakan. (Tempo)

Kali ini Opini Bebas mengangkat tema ‘Opini Bebas untuk ‘Tamatkah Noordin?‘. Dimana terkait dengan penggerebekan di Temanggung yang diyakini telah menewaskan buron kakap paling dicari polisi lebih dari tujuh tahun. Kuat diduga, yang tewas setelah serangan bom dan siraman peluru polisi itu adalah Noor Din M. Top, gembong teroris asal Malaysia. Kalau benar, ini prestasi besar: seorang yang bertanggung jawab atas serangkaian pengeboman di pelbagai tempat di Tanah Air, termasuk ledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta pada 17 Juli lalu, telah dilenyapkan. Ada yang istimewa melengkapi kerja polisi sekali ini. Drama penyerbuan dibuat sangat ”dekat” dengan pemirsa televisi, berkat kerja sama polisi dan pengasuh stasiun televisi swasta. Siaran langsung televisi itu sangat berbeda dengan penyergapan hampir empat tahun lalu, ketika tim detasemen antiteror menembaki pentolan Jamaah Islamiyah yang pakar perakit bom, Doktor Azahari, di sebuah perumahan di Batu, Jawa Timur. Bisa dibayangkan betapa hebat dampak lonjakan rating dua stasiun televisi swasta itu berkat tayangan langsung selama berjam-jam.

Drama mengerikan itu seakan menjadi tontonan mengasyikkan. Detik-demi detik penyergapan bisa disaksikan sambil menyeduh kopi dan mengunyah keripik singkong. Tampak sejumlah polisi berseragam hitam-hitam menggunakan tameng, melemparkan tiga bom berdaya ledak rendah, serta memberondongkan tembakan lewat senapan laras panjang dan pistol. Ini liputan tanpa tipuan kamera dan tanpa sensor. Transparansi ini tak boleh berhenti sampai di sini. Liputan itu tentunya bukan untuk menyenangkan polisi semata, karena sukses melumpuhkan seorang pria yang dikabarkan ketika dikepung dan luka-luka di dalam rumah masih sempat menjawab pertanyaan polisi, ”Ya, saya Noor Din Top.” Pembuktian bahwa si lelaki benar-benar Noor Din semestinya dibuat segamblang tayangan luar biasa itu. Pengungkapan identitas korban kini justru menjadi pusat pertanyaan jutaan pemirsa.

Banyak yang percaya kasus ini ujungnya adalah happy ending jika nanti polisi mengumumkan secara meyakinkan hasil uji DNA bahwa yang tewas benar Noor Din M. Top. Kalau hasil uji genetis kelak menunjukkan lain, kenyataan itu tak mengecilkan nilai kinerja polisi dalam menumpas terorisme. Penghargaan setinggi-tingginya patut kita berikan kepada polisi. Sudah tepat sikap Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang dalam konferensi pers beberapa jam setelah kejadian, tidak buru-buru memastikan bahwa jasad tewas adalah Noor Din. Kepala Polri mestinya juga memberikan penjelasan menyeluruh ketika menyebutkan bahwa beratus kilogram bom yang ditemukan di Bekasi akan dipakai teroris untuk meledakkan Istana Negara atau rumah pribadi Presiden Yudhoyono di Cikeas. Jika begitu adanya, ini berarti lahir motif baru bagi kelompok Noor Din, yang selama ini hanya menyerang properti atau warga Amerika Serikat dan negara yang dianggap bersekutu dengan AS. Motif baru itu sekaligus menimbulkan pertanyaan baru, karena selama ini bukanlah tipikal teroris itu untuk menyerang orang per orang.

Temuan lebih jauh di lapangan nanti diharapkan memecahkan ”misteri” ini. Sekarang biarlah perkara itu diselesaikan aparat penyidik. Bahwa kelak ditemukan benang merah antara penangkapan di Bekasi dan kekhawatiran Presiden Yudhoyono yang pernah menuduh bahwa ada pihak tertentu yang menjadikan dirinya sebagai sasaran tembak, itu perlu diungkapkan seterang-terangnya. Bekerja sekerasnya di lapangan mestinya menjadi prioritas utama polisi. Itu akan menghindarkan polisi dari tuduhan sekadar mencocok-cocokkan potongan puzzle yang masih hilang: hubungan antara teror bom dan hasil pemilu serta serangan terhadap Presiden. Sembari menunggu hasil kerja polisi, ada baiknya dipahami, seandainya pun Noor Din yang tewas di Temanggung, bukan berarti ancaman terorisme telah berakhir. Tewasnya ”Noor Din”, terbunuhnya dua orang di Jatiasih, dan identifikasi dugaan pelaku pengeboman Mega Kuningan bernama Dani dan Nana, boleh jadi akan menurunkan eskalasi teror itu dalam jangka pendek.

Dalam jangka panjang, ancaman itu masih menganga. Harus diingat, jaringan Noor Din sudah tersebar ke seantero negeri ini, lewat sistem sel rahasia, dengan merekrut sejumlah kader—dikenal dengan ”pengantin bunuh diri”. Mereka siap ”berjihad” dan mati ”syahid” lewat modus bom bunuh diri. Bukan mustahil orang-orang yang seide dengan Azahari, Noor Din, Imam Samudra, dan lainnya masih banyak yang beroperasi. Ingat Dulmatin alias Amar Usmanan atawa Joko Pitono? Teroris yang dihargai US$ 10 juta ini masih beredar entah di mana. Pria asal Pemalang, Jawa Tengah, ini sudah tiga kali diberitakan tewas tertembak militer Filipina, tetapi nihil hasilnya setelah dicek. Ia konon pernah belajar meracik bom di kamp-kamp Al-Qaidah di Afganistan dan berperan penting dalam bom Bali pada 2002. Umar Patek alias Abu Syeikh juga belum tertangkap. Artinya jelas, teror belum tamat. (Tempo)

Kali ini, Opini Bebas mencoba berperan serta dalam ‘Alnect.net Blog Contest Periode I‘ dari Alnect Komputer. Pada posting yang berjudul ‘Opini Bebas untuk Kamera DSLR Canon EOS 450D di Alnect Komputer‘ berikut ini, Opini Bebas akan me-review Kamera DSLR Canon EOS 450D yang tersedia di Alnect Komputer. Ada hal yang menarik dalam review ini, yaitu Alnect Komputer memberikan penawaran dengan harga spesial untuk Kamera DSLR Canon EOS 450D. Mengingat Kamera DSLR Canon EOS 450D merupakan kamera digital standar untuk para fotografer profesional, pastinya kita tidak sabar untuk mengetahui Harga spesial yang ditawarkan oleh Alnect Komputer. Nominal Harga spesial tersebut dapat anda lihat pada bagian akhir ‘Opini Bebas untuk Kamera DSLR Canon EOS 450D di Alnect Komputer’ ini. Tapi janganlah terburu-buru untuk hanya ingin mengetahui Harga Spesial dari Kamera DSLR Canon EOS 450D di Alnect Komputer ini. Simaklah baik-baik review singkat berikut ini, agar kalian dapat lebih mengetahui segala kelebihan dari Kamera DSLR Canon EOS 450D, dan anda tidak ragu-ragu lagi untuk memutuskan membeli kamera tersebut di Alnect Komputer dengan Harga Spesial yang ditawarkan.

Kamera DSLR Canon EOS 450D (Digital Rebel XSi) adalah digital camera yang memiliki 12.2MP sensor CMOS, sudah menggunakan engine DIGIC III untuk memproses gambar, dimana pengola gambar tersebut dapat mengurangi noise dan meningkatkan kualitas warna. Fitur lain dengan auto fokus dari Quick AF, Live AF dapat digunakan untuk memperbaiki kontras pada fokus gambar yang mirip dengan fitur camera saku. Dalam hal kecepatan pengambilan gambar, Digital Rebel XSi yang baru ini memiliki kemampuan 3,5 frame per detik untuk 53 full-res JPEGS (atau 6 RAW images), dan 9-point wide-area AF sistemnya menjanjikan kecepatan yang sangat baik.

Kelebihan lain yang dimiliki Kamera DSLR Canon EOS 450D (Digital Rebel XSi) adalah dilengkapi dengan LCD berukuran 3-inch dengan fungsi live view-nya. Dengan 30 fps pada tampilan layarnya, menjadikan LCD Kamera DSLR Canon EOS 450D terlihat 50 persen lebih terang daripada tampilan layar Digital Rebel XTi. sehingga memberikan kenyamanan yang sangat baik pada saat membidik objek.

Pada Kamera DSLR Canon EOS 450D (Digital Rebel XSi) ini, Canon memberikan dynamic range adjustment yang lebih baik, dengan penambahan Auto Lighting Optimizer yang dirancang untuk memperbaiki masalah highlight and contrast yang diperlukan selama proses pengolahan gambar dalam kamera.

Dan pada Kamera DSLR Canon EOS 450D (Digital Rebel XSi) ini, Canon akhirnya memilih untuk menerapkan teknologi SD/SDHC card untuk storage, sedangkan pada Digital Rebel model sebelumnya hanya mendukung format CF card pada storage.

Berikut ini adalah daftar spesifikasi teknis dari Kamera DSLR Canon EOS 450D (Digital Rebel XSi):

Akhirnya kita tiba pada bagian akhir ‘Opini Bebas untuk Kamera DSLR Canon EOS 450D di Alnect Komputer’ yang sangat kita tunggu. Alnect Komputer memberikan Harga Spesial untuk Kamera DSLR Canon EOS 450D sebesar Rp. 7.995.000,-. Harga yang sangat murah untuk kamera digital standar para fotografer profesional. Ayo buruan beli, sebelum kehabisan! Klik preview atau link berikut untuk masuk ke halaman Kamera DSLR Canon EOS 450D yang tersedia di Alnect Komputer dan dapatkan harga spesial sebesar Rp. 7.995.000,-. Buruaaaaan!!!

http://www.alnect.net/products.php?/10/57/127/212/Gadget/Digital_Camera_DSLR/Canon/Kamera_DSLR_Canon_EOS_450D

Ingin mendapatkan hadiah-hadiah berikut ini secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun?

• 1 Unit Notebook Acer Aspire
• 1 Unit Netbook Advan A1N70T
• 1 Unit Camera Digital Shitel DB702C
• 5 Unit Modem HSDPA Prolink PHS100
• 10 Unit USB Flash Disk Kingston DT-G2 Kapasitas 8GB
• 100 Unit USB Flash Disk Kingston DT-G2 Kapasitas 4GB

Segera ikuti ‘Alnect.net Blog Contest Periode I’ dari Alnect Komputer. Caranya sangat gampang! KLIK dan Daftar pada VALID TICKET di bawah ini:

Selamat mencoba!

Kali ini Opini Bebas menampilkan posting berjudul ‘Opini Bebas untuk Bom Siapa?‘. Dalam ‘Opini Bebas untuk Bom Siapa?’ berikut, berkaitan dengan Tragedi Jumat Hitam dimana merupakan sebuah teror yang mengguncang dunia. Bukan hanya mengguncang Jakarta, juga bukan hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seorang. Dua ledakan dalam sepuluh menit di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada Jumat pagi yang menewaskan sembilan orang dan melukai 62 orang itu seketika mengingatkan pemerintah: perang melawan terorisme belum selesai.

Teror bom sudah sembilan tahun belakangan menjadi hantu negeri ini. Sepuluh pengeboman terjadi sejak tahun 2000. Yang terbesar adalah bom Bali pada Oktober 2002 yang merenggut nyawa 202 orang. Hotel JW Marriott sendiri sudah dua kali diterjang bom. Yang pertama pada 2003 dan menewaskan 11 orang. Polisi tak hentinya melancarkan operasi sejak itu. Penangkapan teroris terus dilakukan. Pengadilan dan eksekusi mati atas pelaku bom Bali seperti Amrozi dan Imam Samudra cs telah pula dikerjakan. Ternyata itu belum cukup. Noor Din M. Top, yang diyakini polisi sebagai otak semua pengeboman, sampai sekarang belum ditangkap. Jika geng Noor Din kelak terbukti sebagai pelaku Tragedi Jumat Hitam, polisi perlu putar otak lebih keras karena teroris sudah berganti modus. Pelaku diketahui menginap di hotel sebelum beraksi, artinya lolos dari pemeriksaan sekuriti hotel yang ketat. Mereka diduga merakit bom di dalam kamar, membawa bomnya turun ke lantai bawah dengan koper beroda, dan bum…. Nyawa orang-orang tak berdosa pun tercerabut.

Jelas pelakunya bukan lagi kelas ”sandal jepit”. Bisa dibayangkan dia bertampang ”intelek”, setidaknya tak mencurigakan awak hotel. Barisan pencabut nyawa yang keji ini perlu diungkap identitasnya. Mereka bisa jadi anak buah Noor Din yang masih saja ”berperang” melawan Amerika dan karenanya memilih dua hotel yang menjadi simbol Amerika itu. Atau ada pemain baru dengan motif baru? Hanya sekitar enam jam setelah ledakan, secara mengejutkan Presiden Yudhoyono, yang tengah menunggu Komisi Pemilihan Umum menetapkan kemenangan keduanya, menyebutkan kemungkinan motif baru itu. Ia mengungkap temuan intelijen yang disebutnya bukan rumor atau fitnah bahwa ”ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil pemilu”. Ia menunjukkan foto dirinya sebagai target latihan tembak, juga menyebutkan rencana pendudukan paksa Gedung Komisi Pemilihan Umum, skenario membuat Indonesia kacau seperti Iran, dan penggagalan pelantikannya sebagai presiden.

Sebuah pidato yang di luar dugaan. SBY meminta tak ada yang main tuding sebelum ada bukti secara hukum. Tapi, dalam pidato yang sama, ia berkata lantang, ”Memang ada segelintir orang di negeri ini yang tertawa puas, bersorak dalam hati, disertai nafsu amarah dan keangkaramurkaan….” Tak hanya itu. Seraya meminta segenap aparat keamanan segera mengungkap dan menangkap pelaku bom, Yudhoyono mengatakan, ”Barangkali ada di antara kita yang di waktu lalu melakukan kejahatan, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu masih lolos dari jeratan hukum. Kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita.”

Tentu saja kontroversi lahir. Presiden Yudhoyono tidak menyebutkan hubungan antara peristiwa pengeboman dua hotel itu dan hasil pemilu. Kalau sang teroris ingin hasil pemilu batal, mengapa bukan Gedung Komisi Pemilihan Umum yang diledakkan agar data pemilu hancur, misalnya? Tak ada yang meragukan keprihatinan Yudhoyono. Semua warga negara yang waras pasti ikut mengutuk kebiadaban itu. Tapi ini bukan persoalan personal seorang presiden, melainkan persoalan kita semua. Rakyat pasti mendukung Presiden menindak peledak bom, setelah bukti-bukti kuat dikumpulkan. Pernyataan tergesa-gesa tentang kaitan bom dengan pemilu bisa kontraproduktif di saat pemerintah seharusnya merekatkan kembali bangsa yang ”retak” akibat perbedaan pilihan politik. Reaksi lugas Prabowo Subianto—yang pernah dituduh melanggar hak asasi manusia di masa lalu—serta komentar bernada menyesalkan dari Megawati dan Jusuf Kalla atas pidato Yudhoyono menunjukkan bahwa usaha merekatkan kembali semua kelompok politik tak akan mudah lagi dilakukan.

Hasil kerja intelijen jelas bukan rumor, tapi perlu diperdalam. Yang terbaik dalam krisis ini adalah memberikan kesempatan luas kepada polisi yang sudah mengungkap banyak hal. Misalnya, yang terjadi kuat diduga adalah bom bunuh diri, dengan dukungan fakta dua kepala korban yang copot dari tubuh pemiliknya. Polisi juga menemukan bom berdaya ledak rendah di kamar 1808 ternyata sama persis dengan bom yang meledak di dua hotel tadi. Itu modal berharga untuk memulai investigasi. Biarlah polisi bekerja tanpa terganggu keharusan membuktikan kaitan bom ini dengan pemilu atau ”perang” anti-Amerika. Polisi diharapkan bersikap profesional dalam mengungkap teka-teki besar ini: bom siapa punya yang meledak pada Jumat Hitam itu. (Tempo)