Opini Bebas untuk Respon Lamban SBY

OpiniBebas.Wordpress.com – Dalam Opini Bebas berjudul ‘Opini Bebas untuk Respon Lamban SBY‘ kali ini sejumlah pengamat menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lamban merespons berbagai kasus yang muncul belakangan ini. Kasus itu, di antaranya, soal pemenggalan tenaga kerja Indonesia,, Ruyati binti Satubi, di Arab Saudi dan pemulangan kader Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Andi Wijayanto, mengatakan, dalam kasus Ruyati, Presiden seharusnya bergerak cepat. Ruyati dieksekusi pada Sabtu pekan silam dan Yudhoyono baru berbicara lima hari kemudian, pada Kamis lalu.

Reaksi SBY dengan membentuk Satuan Tugas TKI, kata Andi, cuma bentuk kegagalannya memberdayakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. “Dia tidak tegas menunjuk kementerian mana paling bertanggung jawab,” kata Andi ketika dihubungi kemarin. Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra, menyatakan pembentukan Satgas TKI ibarat pemadam kebakaran. “Ada kasus, baru dibentuk. Amat reaktif dan telat,” katanya.

Adapun penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke Arab Saudi per 1 Agustus nanti dinilai hanya upaya pencitraan. Jika berniat melindungi TKI, ujar Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi ketenagakerjaan, Ribka Tjiptaning, moratorium seharusnya sudah dilakukan sejak dulu. Padahal, “Komisi IX sudah jelas tuntutannya dari dulu moratorium,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Menurut Saldi, Yudhoyono juga lamban dalam menangani Nazaruddin. Posisi ketua dewan pembina partai, kata Saldi, tidak berpengaruh signifikan untuk memanggil kadernya sendiri. “Kepemimpinan SBY tidak bergigi lagi di partai,” katanya.

Soal Nazaruddin, Yudhoyono, lewat Dewan Pembina Demokrat, hanya minta agar KPK mengusut tudingan Nazaruddin kepada rekan-rekannya. Adapun soal moratorium TKI, kemarin Presiden mengatakan dirinya mengambil kebijakan setelah memikirkan masak-masak. “Saya bukan tipe mengambil sesuatu secara emosional, tapi harus rasional, dipikirkan dalam-dalam. Tiap policy apa dampaknya,” kata SBY saat membuka rapat paripurna kabinet di kantor Presiden kemarin.

Banyak Soal, Tak Ada yang Selesai. Belakangan ini sejumlah masalah memerlukan campur tangan Susilo Bambang Yudhoyono, baik sebagai presiden maupun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, agar bisa diselesaikan. Di Arab Saudi, ada kasus tenaga kerja Indonesia, Ruyati binti Satubi, yang dieksekusi mati tanpa diketahui pemerintah. Di dalam negeri ada kasus Muhammad Nazaruddin-Nunun Nurbaetie-Andi Nurpati. Menurut sejumlah pengamat, sejauh ini tak ada langkah berarti yang dilakukan Presiden.

Kasus Ruyati Binti Satubi:
1. Tak ada sanksi bagi pejabat pemerintah yang dinilai lalai.
2. Nota protes resmi kepada Kerajaan Arab Saudi dianggap terlambat dikirim.
3. Pembentukan Satgas TKI lebih merupakan langkah reaktif, tak bakal efektif, dan menunjukkan kegagalan Presiden mengaktifkan kementerian/lembaga yang sudah ada.

Kasus Nazaruddin-Nunun:
1. Kementerian Luar Negeri dinilai tak maksimal membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencari dan memulangkan Nunun-Nazaruddin dari luar negeri.
2. Satgas Antimafia Hukum tak memberi bantuan dalam penyelesaian kasus ini, malah anggotanya ikut mengomentari soal TKI.
3. Tak ada langkah tegas dari Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk mendorong Demokrat agar membantu Komisi Antikorupsi memulangkan Nazaruddin dari Singapura.

Kasus Andi Nurpati:
Kader Demokrat yang diduga terkait kasus pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi saat masih menjabat di Komisi Pemilihan Umum ini tak kunjung dimintai penjelasan atau diberi sanksi. (image source: i.okezone.com)

Do you like above articles? See also Career & Job, Cell Phone Specs, Female Trend, and Home Trend.