Opini Bebas untuk ‘Bagi-bagi Kekuasaan’

Dalam ‘Opini Bebas untuk ‘Bagi-bagi Kekuasaan’‘ berikut ini, Opini Bebas menitik-beratkan pada transaksi politik yang sekarang sedang berlangsung bisa membahayakan masa depan demokrasi kita. Hampir semua partai politik berusaha merapat ke barisan Susilo Bambang Yudhoyono, yang memenangi pemilihan presiden untuk kedua kalinya pada Juli lalu. Bak gayung bersambut, sang pemenang pun dengan suka cita terus merekrut bekas lawan politiknya. Usaha bagi-bagi kuasa ini kelihatan setelah kubu Yudhoyono mencoba menggaet Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Peraih suara terbanyak ketiga dalam pemilu legislatif itu menerima sejumlah tawaran. Antara lain, Taufiq Kiemas, ketua dewan pertimbangan pusat partai itu, menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Partai Banteng kabarnya mendapat jatah tiga pos menteri.

Lawan politik lain Yudhoyono, yakni Partai Golkar, diyakini akan bergabung juga, terutama jika Aburizal Bakrie terpilih menjadi ketua umum dalam musyawarah nasional partai itu, Oktober nanti. Dengan demikian di Dewan Perwakilan Rakyat hanya tersisa Partai Gerindra dan Hanura sebagai penantang pemerintah. Kekuatan keduanya hanya kurang dari tujuh persen, sangat tidak seimbang dengan ”koalisi sapu bersih” yang dimotori Partai Demokrat. Terpusatnya semua kekuatan politik di satu poros akan membuat mekanisme checks and balances tidak berjalan. Dinamika politik bisa jadi relatif stabil dan ”tidak bising”. Senayan bisa-bisa menjadi ruang konser paduan suara ”setuju” untuk program pemerintah. Justru di titik itulah bahaya terjadi. Kekuatan mayoritas yang digenggam pemerintah tidak memungkinkan lahirnya kritik dan evaluasi kritis dari pesaingnya. Pemerintah mudah terpeleset menjadi penguasa otoriter.

Mesti dipahami, rakyat sesungguhnya memberikan suara agar partai merebut kekuasaan demi mewujudkan platform politiknya. Kesempatan berkuasa itu bisa terwujud bila calon presiden yang diajukan partai menang dalam pemilihan umum. Ketika calon presidennya gagal memenangi pemilihan, hakikat suara pemilih itu sebenarnya tidak berubah, partai diharapkan tetap memperjuangkan platform politiknya dengan bertindak sebagai pengontrol penguasa. Partai yang kalah pemilu mesti terus menyerap suara konstituennya, kemudian mewujudkannya dalam program tandingan yang bisa diadu dengan program pemerintah. Kompetisi sehat akan terjadi. Rakyat akan menilai persaingan itu dan memilih pemenang versi mereka setiap lima tahun dalam pemilihan umum. Bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar menjadi bagian dari pemerintahan, keduanya kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan platformnya. Keduanya kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menyusun program yang lebih baik dari pemerintah. Proses pengajuan Taufiq Kiemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga masuknya kader PDI Perjuangan dan Golkar dalam kabinet Yudhoyono, secara tidak disadari justru melemahkan kedua partai besar itu dalam jangka panjang.

Kekuatan tawar-menawar kedua partai itu akan merosot di mata konstituennya. Apalagi klaim keberhasilan program selalu menjadi kredit bagi presiden dan partai yang menjadi motor utama pendukungnya—dalam hal ini Partai Demokrat. Sebaliknya, setiap kegagalan program pemerintah akan dipikul secara tanggung renteng oleh semua partai yang mendukung pemerintah. Lebih baik sang pemenang pemilu membiarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Hanura menjadi pengontrol kekuasaan pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat. Empat partai itu bisa berperan sebagai sparring partner lumayan tangguh bagi pemerintah.

Tak ada alasan untuk cemas dengan kekuatan pengimbang itu. Yudhoyono telah menggenggam kekuatan besar di Dewan Perwakilan Rakyat ketika Partai Demokrat menang dalam pemilu legislatif. Bersama anggota koalisinya—Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa—ia menguasai 60 persen dari 550 kursi Dewan. Yudhoyono pun meraih suara sebanyak itu dalam pemilihan presiden. Modal ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya memerintah dengan penuh percaya diri. Kekuasaan mutlak sebisanya harus dihindari. Yudhoyono mengingatkan prinsip penting ini ketika ia bicara dalam peringatan Hari Konstitusi sebulan lalu. Checks and balances merupakan prasyarat utama demokrasi. Untuk itu, menurut dia, kekuasaan presiden harus dibatasi. Ia memiliki momentum bagus untuk menjalankan prinsip itu, ketika sebentar lagi menyusun kabinet. Dengan menimbun kekuasaan di tangan, jangankan menyediakan prasyarat utama demokrasi, pemerintah bisa terjerumus, salah arah, dan kehilangan kontrol. Presiden Yudhoyono pasti tak ingin demokrasi berjalan mundur di negeri ini. (Tempo)